Jumat, 15 Agustus 2014

Stereotip Konflik Partai Politik

Stereotip Konflik Partai Politik

Oleh: Ahmad Barjie B

            Beberapa waktu lalu publik menyaksikan konflik internal di tubuh PPP, partai berasas Islam dan mengklaim sebagai Rumah Besar Umat Islam.  Di saat persatuan dan koalisi sesama parpol Islam semakin dibutuhkan, PPP mempertontonkan sebaliknya.
            Konflik tersebut, walau sudah diselesaikan melalui formula islah, tetap disesalkan. Dikhawatirkan hal itu berakibat goyahnya pundasi rumah besar dan menimbulkan apatisme masyarakat terhadap partai Islam.
            Konflik PPP, satu sisi mengejutkan karena terlalu prematur. Di saat rekapitulasi suara belum selesai, bahkan masih ada pemilu ulang, PPP sudah ramai dengan kisruh sesama elitnya. Tetapi jika kita tengok sejarah, konflik begini bukan baru, bahkan cenderung menjadi tradisi dan stereotip kelompok dan parpol Islam.
Mengulang Sejarah
            Pascamerdeka, Presiden Soekarno dan Wapres Bung Hatta mengeluarkan Maklumat X, isinya mendorong lahirnya partai-partai politik sebagai saluran legal ideologi, paham politik dan corak budaya bangsa Indonesia yang majemuk.  Kran politik tersebut membuka peluang bagi lahirnya partai berbasis ideologi. Maka lahirlah PNI mewakili kalangan nasionalis, Masyumi mewakili umat Islam, Parkindo mewakili umat Kristen dan Katolik, PKI mewakili penganut komunisme,  dsb.
            Awalnya NU belum menjadi partai politik dan hanya menyandarkan aspirasinya melalui Masyumi. Ulama NU umumnya duduk di lembaga Syuriah (Penasihat), sedangkan pelaksana harian (Tanfidziyah) diduduki kalangan non NU. Belakangan NU terpaksa berpisah dengan Masyumi dan memilih berdiri sendiri sebagai partai politik, karena banyak aspirasi sulit disalurkan. Kala berpisah dengan Masyumi itu, NU sempat dituding sebagai pemecah belah umat Islam.
            Kedua parpol Islam dan berbasis massa umat Islam ini, beberapa hal berbeda terkait kebijakan dalam maupun luar negeri. Dalam negeri, Masyumi menghendaki Indonesia menjadi Negara Islam dengan hukum-hukum Islam berlaku secara eksplisit, sementara NU lebih realistik dan merasa cukup dengan Negara Religius-Nasionalis di mana ajaran Islam berlaku implisit. Pendirian NU ini didukung kalangan nasionalis.
            Kebijakan luar negeri, Masyumi memilih ikut Mutual Security Act (MSA), pertahanan dan keamanan Indonesia berada dalam jaminan dan pengawasan AS dan Inggris. Keuntungannya Indonesia akan beroleh bantuan Barat, bantuan mana sangat dibutuhkan karena Indonesia sedang ingin membangun ekonomi pascamerdeka. Sebaliknya, kalangan PKI ingin Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet dan RRC, dua negara yang juga bersedia membantu, namun disertai penetrasi ideologi.
            NU menolak kedua pihak. Ikut yang pertama konsekuensinya Indonesia akan menjadi Blok Barat, berada di bawah pengaruh negara besar dan kehilangan kedaulatannya sebagai negara merdeka.  Kalau ikut yang kedua, Indonesia akan menjadi Negara Komunis, ini juga berbahaya dan rentan resistensi terutama dengan umat Islam.
            Ulama NU dikecam dengan sindiran tradisional-konservatif. ”Ulama yang kerjanya hanya membaca kitab kuning dan mengurus pengajian mana tahu masalah politik dalam dan luar negeri dan pembangunan ekonomi”. Tetapi ulama dan partai NU tetap yakin dengan pendiriannya. Bagi NU Indonesia harus menjadi negara yang mandiri, ”la gharbiyyah wa la syarqiyyah” (bukan barat bukan timur).
            Ternyata pendirian NU didukung pemerintah dan partai nasionalis. Melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 1955 dipimpin PM Ali Sastroamijoyo dari PNI, yang oleh rival PNI + NU disebut Konferensi Apa-Apaan, yang sukses dan dilanjutkan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 dipimpin Waperdam II Ideham Chalid dari NU, Indonesia meneguhkan dirinya sebagai Negara Non Blok. Peran sebagai penggagas, pendiri dan anggota Negara-negara Non Blok yang dominan menjadikan Indonesia di masa Bung Karno dan Pak Harto disegani dan dihormati dalam pergaulan internasional.
            Partai NU juga dikecam ketika mendukung pemerintah. NU bersama Menteri Agama KH Masykur, ulama Muhammadiyah dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) melakukan pertemuan Cipanas 1954. Isinya, organisasi besar ini mengakui pemerintah Presiden Soekarno dan lembaga-lembaga tinggi negara sebagai penguasa yang sah dan memiliki kekuasaan waliyyul amr ad-daruri bis-syaukah.
            Konsep ini dimaksudkan mengesahkan pemerintah yang ada, sebab kalangan separatis menuduh Indonesia pemerintah kafir dan banyak PNS ragu menerima gaji karena dianggap haram atau syubhat, sehingga tak sedikit yang berhenti sebagai PNS. Juga untuk menguatkan kedudukan pemerintah (khususnya Kementerian Agama) sebagai wali hakim. Pengakuan ini mengakibatkan NU, ulama dan organisasi Islam yang sepaham menjadi bahan ejekan kalangan ulama/cendikiawan modernis. Mereka menuduh NU cs opportunis, tidak berpendirian, cenderung ikut dan mendukung pemerintah saja.
            Menurut Ideham Chalid, tudingan itu karena banyak kalangan tidak paham, tidak tahu latar belakang mengapa kebijakan tersebut diambil. Tujuannya agar pemerintah memiliki kewenangan mengatasi separatisme yang sangat berbahaya dan mengancam integritas NKRI, juga agar Kemenag hingga KUA berwenang sebagai wali hakim bagi perempuan yang menikah tanpa wali. Kalau pemerintah dianggap tidak sah, wali hakimnya juga tidak sah. Bagaimana menikahkan orang yang tak ada wali nasabnya?
            Tetapi sikap Partai NU juga tidak bulat. KH Wahab Hasbullah, KH Masykur dan KH Ideham Chalid berseberangan dengan beberapa tokoh NU lain seperti KH Ahmad Syaichu, KH Yusuf Hasyim dan Subhan Zaenuri Echsan. Elit NU juga terbelah menyikapi kebijakan Bung Karno seperti konsep Nasakom yang kontroversial.
            Di awal Ordebaru Partai NU terbelah lagi, NU Politik dan NU Ormas Keagamaan. Rezim Orba yang tak ingin melihat Partai NU besar mendukung NU Ormas. NU Politik ditekan berfusi menjadi PPP bersama Parmusi, PSII dan Perti (1973). Jaelani Naro yang memimpin PPP 1984-1989 melakukan de-NU-nisasi, dengan menggeser sejumlah tokoh NU dalam jajaran elit PPP. Jabatan Presiden PPP yang kala itu diduduki Ideham Chalid serta Majelis Syura yang umumnya diduduki ulama NU dihilangkan.
            Akibatnya PPP di masa-masa awal rentan konflik karena ada subideologi dan kelompok interes yang berbeda. Banyak warga NU yang kecewa dan terkena apatisme politik, sampai akhirnya NU memutuskan kembali ke-Khittah 1926 dan tidak lagi menjadi bagian dari PPP. Bagi yang masih bersemagat dengan politik banyak yang hijrah ke Golkar bahkan PDI.
Lebih Pragmatis
            Sedikit contoh di atas menunjukkan konflik memang kerap terjadi di tubuh parpol Islam, eksternal maupun internal. Partai Masyumi dengan Partai NU pernah bercerai. Ada nuansa perbedaan ideologis, namun tetap ada irisan yang mengandung persamaan. Karena itu mereka masih bisa berkoalisi, terlebih ketika menghadapi PKI sebagai musuh bersama. Bedanya NU melawan dari dalam pemerintahan dan Masyumi yang sudah dibubarkan Bung Karno memusuhinya dari luar.
            Apa yang terjadi di tubuh PPP akhir-akhir tadi, tidak dipicu oleh persoalan ideologis, tetapi lebih pada pragmatisme politik untuk berkoalisi dengan capres dan parpol lain. Ada yang cenderung ke Prabowo (Gerindra), Jokowi (PDIP), ARB (Golkar) dan membangun poros sendiri sesama parpol Islam. Selebihnya akar kisruh karena miskomunikasi, gaya kepemimpinan, prosedur dan multitafsir terhadap AD/ART dan dalam mengevaluasi hasil Pileg.
            Perbedaan begini sebenarnya ringan saja dan tidak terlalu mendasar. Kita harapkan parapihak segera menyelesaikan masalahnya dengan duduk bersama. Islah sudah dilakukan dan tampaknya hasilnya cukup melegakan. Kita yakin PPP kembali solid. Dengan parpol berbeda saja ingin berkoalisi, apalagi sesama elit parpol sendiri. 
            Tetapi untuk jangka panjang, tak mustahil konflik bisa saja kembali terjadi, pada PPP atau parpol lain. Solusi dan antisipasi ke arah itu perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti. Aturan presidential threshold yang mensyaratkan partai atau koalisasi partai harus beroleh suara di atas 20 % untuk bisa mengajukan capresnya sendiri, sebaiknya ditiadakan. Artinya, semua partai yang lulus parliamentary threshold atau ikut pemilu, silakan mengajukan capresnya sendiri sebelum pemilu legislatif. Dengan begitu partai jauh dari potensi perpecahan. Sebagaimana PPP, baru membangun komunikasi awal dengan Gerindra saja, elit yang lain sudah bereaksi, karena mungkin ada yang ingin berkoalisi dengan parpol lain. 
            Anstisipasi lainnya, memelihara persatuan dan menjauhi perpecahan. Suatu hari Rasulullah salat sangat panjang. Ruku’ dan sujud beliau terasa lama, sehingga banyak sahabat mengira beliau salat sambil menerima wahyu.
            Setelah sahabat bertanya ternyata ketika itu Rasulullah berdoa yang sangat penting, untuk tiga hal. Pertama, agar umatnya diselamatkan dari bencana alam dan kelaparan yang memusnahkan. Kedua, agar umatnya diselamatkan dari kekuasaan asing. Dan ketiga agar umat Islam dihindarkan dari perpecahan.
            Ternyata dua doa yang pertama dikabulkan oleh Allah swt sebab keduanya wilayah takdir, dan Allah tidak akan menakdirkan umat Islam hancur semuanya oleh bencana alam dan serangan musuh. Kalau pun ada yang mengalaminya itu hanya terbatas dan sementara, karena kerusakan alam, dosa maksiat dan adudomba. Sedangkan doa ketiga ditolak, karena perpecahan disebabkan kehendak elit dan umat Islam sendiri, yang dipicu hawa nafsu, ambisi, kecurigaan dan emosi yang tidak stabil.
            Kita semua perlu waspada. Apa pun alasannya perpecahan harus dihindari. Perbedaan harus diselesaikan dengan musyawarah, kepala dingin dan akal sehat demi kepentingan umat.  Rakyat merindukan persatuan, bukan perpecahan.

Warga Nahdiliyin, tinggal di Banjarmasin
Telp. (0511) 3251177.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar